Ketua BPD Desa Bintoyo Mengikuti Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bintoyo Mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota BPD yang Dilaksanakan Oleh KOMPAK dan dibuka oleh Bupati Ngawi , H. Ony Anwar Harsono ST, MH sekitar jam 19.00 WIB. Acara tersebut di ikuti oleh 180 orang  perwakilan BPD se-kabupaten Ngawi dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi bertempat di LORIN HOTEL Solo. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat BPD memiliki peran yang strategis bagi jalannya pemerintahan desa. Seiring dengan meningkatnya anggaran desa, kapasitas BPD juga harus terus ditingkatkan untuk memperkuat fungsi BPD sebagai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan mengikuti bimtek peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan BPD bisa dengan optimal melakukan fungsi-fungsinya sebagai mitra pemerintah desa untuk mengawal jalannya pembangunan di desa,”

Ketua BPD Desa Bintoyo Samping Kiri Atas

BPD adalah mitra pemerintah yang harus bisa bersinergi dengan aparat desa. “Karena mitra, sudah semestinya BPD bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jangan ada lagi BPD yang turunkan kepala desa dan lain sebagainya.

“BPD perlu tahu dan memanfaatkan optimal peran dari lembaga masyarakat ini. Lembaga-lembaga ini merupakan salah satu kanal guna mendapatkan aspirasi dari warga desa. Kalau hubungan sudah baik, mereka bisa melakukan harmonisasi dan menyerap aspirasi masayarakat melalui lembaga tersebut,” (Red)

Share and Enjoy !

Shares

Plh Bupati Ngawi Kembali Perpanjang PPKM Mikro

Selasa,(23/02) Plh Bupati Ngawi Drs. Moh Sodiq.T M.si Menyapaikan Perpanjangan PPKM Mikro Melalui Surat Edaran Bupati.

Berikut sedikit penggalan dari surat edaran tersebut “Bahwa Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vims Disease 2019 diTingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/84/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Vims Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut dengan PPKM Mikro sampai dengan tingkat RukunTetangga (RT)/Rukun Warga (RW} dan pembentukan Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan untuk seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Ngawi
PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengankasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenariopengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat denganpengawasanketat;
Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengankasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat denganpengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dantempat umum lainnya kecuali sektor esensial;dan
Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasuskonfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenariopengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yangmencakup:
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontakerat;
melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasanketat;
menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnyakecuali sektoresensial;
melarang kerumuman lebih dari 3orang;
membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00;dan
meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.
C Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yangterlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan PerlindunganMasyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara PembinaKeamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh,Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukandengan
membentuk Posko tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belummembentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Poskodimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;dan
untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat desa dan kelurahan membentukPosko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan, dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebihmengoptimalkan peran danfungsinya.
Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D adalahlokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa danKelurahan yang memiliki empat fungsi,yaitu:
pencegahan,
penanganan,pembinaan,dan pendukung pelaksanaan penangananCovid-19 ditingkat desa dan kelurahan.
Dalam melaksanakan fungsinya, Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinas idengan Satgas Covid-19 tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan danKementerian Dalam Negeri.
Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:
membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home(WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% denganmember1akukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
untuk sektor esensial seperti: kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman,energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistempem bayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis,pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objekvital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% denganpengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebihketat;
melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan
Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisatalainnya ditutup 24jam;
Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usahasejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 50% darikapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melaluipesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai denganpukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secaralebih ketat;
pembatasan jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong dan usaha sejenisnya sampaidengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebihketat;
kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;dan
dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasiumum.
Selain pengaturan PPKM Mikro, Camat sampai dengan Kepala Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan maskeryang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan),serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikantreatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang IntensiveCare Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan peraturan yangberlaku.
i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi denganKepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi gunameningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuaidengan peraturan yangberlaku.
Pembiayaan pelaksanaan Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimanadimaksud pada huruf D dibebankan pada anggaran masing-masing unsurPemerintah berdasarkan pokok kebutuhan sebagaiberikut:
kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukungdari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Desa(APBDeS)

Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkatkelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, danTokoh Masyarakat.
Perpanjangan PPKM Mikro mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021 sampaidengan tanggal 8 Maret 2021.

Share and Enjoy !

Shares

Antusiasme Operator Website Desa Dalam Pelatihan Web Desa

Kamis(18.02), antusiasme operator website desa mengikuti pelatihan pengelolaan dan jurnalistik sederhana yang diadakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi di Balai pertemuan desa kedungprahu, acara tersebut di hadiri oleh Kasi Informatika diskominfo, Camat padas, Kades Kedungprahu, Dan 12 Operator desa Yang ada Di wilayah Kecamatan Padas, acara dilaksanakan sesuai dengan prokes yang berlaku.
Materi yang di berikan adalah bagaimana meracik dan meramu tulisan agar menarik bagi pembaca, selain itu juga di berikan materi bagaimana cara memposting berita, mengingat banyak operator yang baru.
Semoga dengan adanya pelatihan ini website desa di wilayah kecamatan Padas semakin masif lagi.

Share and Enjoy !

Shares

BUPATI NGAWI MEMBERIKAN INSTRUKSI UNTUK PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI

Bupati Ngawi Memberikan Instruksi Untuk melaksanakan PPKM di Masing masing wilayah Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut dengan PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan pembentukan Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan untuk seluruh kecamatan di wilayah KabupatenNgawi

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin danberkala;
Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasanketat;
Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;dan
Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yangmencakup:
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontakerat;
melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasanketat;
menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektoresensial;
melarang kerumuman lebih dari 3orang;
membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00;dan
meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkanpenularan,
Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawanlainnya.
Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi,yaitu:
pencegahan;
penanganan;
pembinaan;dan
pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa danKelurahan.
Dalam melaksanakan fungsinya, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian DalamNegeri.
Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiridari:
membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebihketat;
melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebihketat;
melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24jam;
Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebihketat;
pembatasan jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebihketat.
mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebihketat;
mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebihketat;

kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya meliputi acara pernikahan, selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;dan
dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasiumum.
Selain pengaturan PPKM Mikro, Camat sampai dengan Kepala Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yangberlaku.
Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagaiberikut:
kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes);
kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RepublikIndonesia;
kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBDProvinsi/Kabupaten/Kota.
Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
PPKM Mikro mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/01.103/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

BUPATINGAWI
Selaku KETUASATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN NGAWI,

Ir. H. BUDI SULISTYONO

SE-BUPATI-PPKM-MIKRO-09022021

Share and Enjoy !

Shares

Peresmian Kampung Tangguh Semeru Berskala Nasional

Peresmian Posko Kampung Tangguh  Covid 19 di Sekertariat Posko  Kampung Tangguh Desa Bintoyo ,Padas,Ngawi, Minggu (7/02).

Selain Relawan,  acara peresmian Kampung Tangguh di hadiri Kasat Binmas Polres Ngawi, Perangkat Desa serta unsur tiga pilar  Desa Bintoyo

Kasat Binmas Polres Menyampaikan dimana ada Zona Merah masyarakat terpapar Covid 19 nya tinggi maka disitulah dibentuk Posko Kampung Tangguh.

Maksud dan kegunaannya dibentuk adalah dibentuk untuk bisa menurunkan masyarakat yang tertular Covid 19.

Ada beberapa Kegiatan yang harus kita lakukan diantaranya Kita harus mengawasi keluar masuknya warga dan tamu, yang pertama ada pemeriksaan suhu tubuh, pengecekkan riwayat perjalanan jangan sampai membawa Cluster baru yang dapat menularkan, kemudian pelayanan yang harus disampaikan adalah Pelayanan kesehatan sekali waktu kita undang Puskesmas Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan Rapid atau Swab test, kemudian disini mungkin belum ada ruang isolasi untuk warga yang terpapar ditempat lain sudah ada Ruang Isolasi ditingkat Desa, jadi ada rumah yang disewa untuk ruang isolasi warga yang terpapar Covid 19, dan Pemberdayaan Komunitas untuk pencegahan penyebaran Covid 19 ini, kemudian Pemberdayaan Lingkungan untuk membuat Dapur umum agar warga yang terpapar tidak keluar kemana ,apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah supaya kita bisa menekan angka penyebaran Covid 19 kita bisa laksanakan.

” Insya Allah dengan adanya Posko tangguh jaya dapat membantu warga untuk menekan jumlah pasien Covid 19,” .

Lingkungan ini perlu adanya koordinasi antar instansi dan mudah mudahan dengan adanya Posko Tangguh  Semeru ini lebih cepat, terarah dan terukur serta tidak ada penambahan jumlah warga yang terinfeksi Covid 19.karena warga masih ada yang terpapar Covid 19. Saya berharap dengan ditunjuknya sebagai Kepala Posko Kampung tangguh  Semeru, memacu kita agar lebih giat, mudah mudahan kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Swt, ”.

Share and Enjoy !

Shares